Pengertianhak milik (hak eigendom) disebutkan dalam Pasal 570 BW yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkannya, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak Olehsebab itulah diperoleh hasil bahwa lembaga bantuan hukum memiliki andil yang besar dalam access to justice sehingga tidak hanya dapat menumbuhkan maka orang miskin pun memiliki hak yang sama untuk didampingin dan mendapatkan 2 Mahrus Ali, untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan .3 Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang Secaraumum, penggolongan hak asasi manusia dibedakan menjadi enam jenis, sebagai berikut: Hak asasi pribadi yang melekat pada setiap individu ini mengatur mengenai hal yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap individu, yang meliputi: Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah tempat. Hak kebebasan untuk berpendapat. PERSAMAANHAK BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM DALAM KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Oleh : Gatot Triyanto adanya jaminan dan perlindungan atas hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang JikaSobat KH memiliki pertanyaan mengenai lisensi, membutuhkan bantuan dalam mengurus dan mereview perjanjian lisensi, atau ingin berkonsultasi mengenai masalah hukum lainnya, jangan ragu untuk menghubungi Kontrak Hukum di 0821-2555-5332, Kontrak Hukum siap membantu dan memberikan solusi terbaik. Penerimabantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksud seperti hak pangan, sandang, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan berusa, dan/atau perumahan. Zo2yMi. Ditulis oleh Redaktur on 16 Januari 2019. Dilihat 3491 Hak Mendapat Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 1 dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 27 Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk 1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan. 2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. 3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia. 4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisisen, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010, bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat pendamping secara Cuma-Cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya. Dan dalam Perma no 1 tahun 2014 dijelaskan BAB V POSBAKUM PENGADILAN Bagian Satu Umum Pasal 22 Penerima Layanan di Posbakum Pengadilan 1Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan. 2Tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan melampirkan Keterangan Tidak Mampu SKTM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin KKM, Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat Jamkesmas, Kartu Beras Miskin Raskin, Kartu Program Keluarga Harapan PKH, Kartu Bantuan Langsung Tunai BLT, Kartu Perlindungan Sosial KPS, atau dokumen lainnya yang yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b. 3Orang atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai atau atau atau Pemenuhan hak bantuan hukum pro bono bagi fakir miskin merupakan tanggung jawab aturan sekarang ini banyak yang tak sesuai dengan kenyataan dimana pemberi bantuan hukum dibatasi hanya yang berpendidikan sarjana hukum. Padahal kenyataanya pegiat bantuan hukum bisa saja dilakukan oleh ekonom, politikus, atau sosiolog. Selain itu, negara juga seolah-olah lepas tangan dan kurang memberikan perhatian kepada organisasi bantuan hukum dalam memberi bantuan hukum kepada fakir miskin, kata Frans pada acara peluncuran bukunya di Jakarta, Jumat 4/9. Menurut Frans, tanpa adanya UU Bantuan Hukum, sulit mengharapkan adanya tertib hukum soal konsep, perolehan, dan menanggulangi kesemrawutan bantuan hukum bagi masyarakat tak mampu. Siapa yang masuk kategori atau kriteria miskin? hak sosial, ekonomi, sipil dari fakir miskin dari Pasal 34 UUD 1945? dan biayanya dari mana? harus dijabarkan dalam UU ini, katanya. Terkait soal dana, Frans mengusulkan UU Bantuan Hukum itu nantinya harus mengamanatkan alokasi anggaran tertentu dari APBN kepada semua organisasi bantuan hukum yang tergabung dalam federasi bantuan hukum sebagai wujud tanggung jawab negara. Federasi ini diantaranya beranggotakan organisasi advokat, universitas, organisasi profesi, dan LSM. Nantinya, federasi ini bertugas memberikan penyuluhan hukum ke desa-desa, seminar, pendidikan HAM, dan sosialisasi bagaimana memperoleh bantuan hukum, kemana, oleh siapa. Hal ini harus diatur dalam UU, tak bisa hanya lewat PP, tegasnya. Dengan UU itu, lanjut Frans, diharapkan adanya konsep bantuan hukum responsif dan tak diskriminatif yang diberikan kepada fakir miskin untuk semua bidang hukum dalam kerangka persamaan di muka hukum dan menjadi sebuah gerakan nasional. Meski demikian ia mengakui diperlukan dana dan SDM yang cukup besar untuk mewujudkan itu. Belum cukupHal senada disampaikan Johnson Panjaitan, mantan Ketua PBHI. Menurutnya ketentuan yang mengatur konsep bantuan hukum sebagaimana diatur dalam UU Advokat dan PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma belum cukup. Sebab, dari kedua aturan itu negara terlihat lepas tangan atas tanggung jawab dan kewajibannya terhadap proses pemberian bantuan hukum pro bono ini. Padahal itu diatur dalam konstitusi. Kalau Anda membaca PP-nya yang merupakan turunan dari pasal yang mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum, negara menyerahkan sepenuhnya kepada organisasi advokat bukan individu advokatnya sebagaimana dalam UU Advokat, kata Johnson dalam paparannya terkait buku Pro Bono Publicio itu. Dalam prakteknya, kata Johnson, pemberi bantuan hukum pro bono ini tak hanya dilakukan advokat, justru masyarakat tak mampu banyak dibantu oleh orang yang belum advokat atau bukan advokat. Kalau ini sungguh-sungguh kewajiban negara, harusnya negara melindungi orang-orang yang berdedikasi seperti pekerja pemberi bantuan hukum ini yang menjadikannya pekerjaaan yang penting kalau mau negara ini dikatakan negara hukum, ujar Direktur Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Asosiasi Advokat Indonesia. Karena itu, lanjut dia, perlu dibuatkan UU Bantuan Hukum yang tak hanya mengatur mekanisme bantuan hukumnya, tetapi organisasi yang berbentuk federasi bantuan hukum di seluruh Indonesia termasuk dananya yang bersumber dari APBN atau APBD berikut pertanggungjawabannya. Negara ini tak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai penanggung jawab atas APBN/APBD. Menurutnya, problemnya tidak hanya bagaimana konsep bantuan hukum bagi orang miskin bisa dijalankan, tetapi bagaimana kesadaran hukum masyarakat bisa tumbuh dan masyarakat bisa berdaulat serta sadar akan haknya. Tanggung jawab pemerintahAbdul Hakim Garuda Nusantara menambahkan konsep bantuan hukum bagi fakir miskin harus merupakan bagian dari program social welfare yang dibiayai anggaran publik. Pemerintah, katanya, merupakan penanggung jawab utama dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum yang telah diekspresikan dalam Pasal 28 I ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan, Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah, ujar mantan Ketua Komnas HAM itu menuturkan. Hak bantuan hukum bagi fakir miskin, tutur Hakim, sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Pasalnya, kelompok masyarakat inilah yang kerap diabaikan dan dilanggar haknya. Namun perlu diperjelas siapa fakir miskin itu? Apa ukurannya? Sebab, kantor-kantor bantuan hukum umumnya menggunakan ukuran miskin adalah ketidakmampuan seseorang untuk membiayai ongkos bantuan hal itu sah-sah saja. Namun ia menyarankan agar ukuran miskin atau kemiskinan yang digunakan LBH perlu dipertajam dengan pendekatan realistik keadilan. Misalnya bagi mereka yang tercerabut hak dasarnya, mereka yang memperjuangkan penguasaan sumber agraria akibat pelaksanaan hukum yang tak adil, mereka yang mengalami kekerasan ketika memperjuangkan hak-hak ekonomi, sosial, kultural sementara mereka tak mampu membayar ongkos pengurusan hukumnya, Bantuan Hukum mutlak diperlukan dalam rangka mempertegas hak fakir miskin memperoleh bantuan hukum secara cuma-Cuma. Hal itu untuk mengimplementasikan hak konstitusional warga dalam mendapatkan bantuan hukum dan konsekuensi kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum sesuai UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sebab, konsep bantuan hukum pro bono yang dijalankan kantor-kantor advokat lebih bersifat komersil dan hanya dinikmati orang yang salah satu rekomendasi advokat senior Frans Hendra Winarta yang tertuang dalam bukunya yang berjudul Pro Bono Publicio Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum. Buku setebal 221 halaman itu adalah hasil pemikiran Frans dalam disertasi program doktornya di Universitas Padjajaran pada September 2007 lalu. Frans menjelaskan bantuan hukum merupakan bagian dari pengakuan persamaan hak di hadapan hukum dan jaminan untuk memperoleh akses kepada keadilan acces to justice sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Selain itu, merujuk pada Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara, memberi implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin merupakan tugas dan tanggung jawab negara. PAN gandeng Denny Caknan gelar konser bareng caleg artis. Foto Dok. PANKita memasuki tahun politik, banyak artis yang berbondong-bondong untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif. Partai-partai politik mayoritas menyerahkan daftar caleg dengan jumlah maksimal, yakni 580. Di antara 580 yang didaftarkan, terselip artis atau figur tanggal 1 hingga 14 Mei 2023, parpol-parpol yang berpartisipasi dalam Pemilu 2024 secara bergantian mendaftarkan calon anggota legislatif mereka ke Komisi Pemilihan Umum KPU. Secara keseluruhan, terdapat 18 parpol tingkat nasional yang telah mendaftarkan calon anggota legislatifnya Bacaleg ke KPU untuk berkompetisi dalam Pemilu Bakal Caleg Artis dalam Pemilu 2024Logo partai politik peserta Pemilu 2024. Foto ShutterstockBanyak artis atau figur publik yang ikut dalam konstelasi Pemilu 2024, dirangkum dari sejumlah sumber, berikut merupakan daftar nama caleg artis yang disebut-sebut bakal maju dalam pileg/pemilu Partai Keadilan Sejahtera PKS, ada komedian Sunarji alias Narji. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP menyerahkan 14 nama caleg berlatar belakang budayawan, seniman, atau publik figur Denny Cagur, Once Mekel, Marcell Siahaan, dsb. Partai Amanat Nasional PAN juga diisi oleh sejumlah caleg artis seperti Eko Patrio, Surya Utama alias Uya Kuya, Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu, Opie Kumis, Verrel Bramasta, Gerakan Indonesia Raya Gerindra ada Ahmad Dhani, Melly Goeslaw, Ari Sihasale, dsb. Di Partai Kebangkitan Bangsa PKB ada Tommy Kurniawan, Camelia Lubis, Zora Vidya, dsb. Di Nasional Demokrat NasDem ada Choky Sitohang, Ali Syakieb, Nafa Urbach, di Demokrat ada Dede Yusuf, Dina Lorenza, Arumi Bachsin, dsb. Di Partai Solidaritas Indonesia PSI ada Giring Nidji’ dan Badai Kerispatih. Di Partai Persatuan Indonesia Perindo ada Arnold Poernomo, Zee Zee Shahab, Oni Suwarman, dsb. Di Partai Persatuan Pembangunan PPP, ada Gilang Dirga dan Ucok Juga Punya Hak Memilih dan DipilihIlustrasi artis juga punya hak memilih dan dipilih. Foto ShutterstockDi dalam Pasal 43 ayat 1 dan 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengisyaratkan bahwa hak memilih dan dipilih merupakan bagian dari HAM. Kemudian, pemilu merupakan sarana berdemokrasi bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yakni hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.Lalu, Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” serta pada ayat 3, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Maka terdapat prinsip persamaan kesempatan equal opportunity principle dalam konstelasi dipilih dan hak memilih termasuk ke dalam jenis hak asasi politik alias political rights, yakni hak fundamental yang dimiliki oleh individu dalam konteks politik. Hak ini memberikan kebebasan kepada individu untuk berpartisipasi dalam proses politik, mengungkapkan pendapat mereka, berorganisasi, memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, serta memiliki akses yang adil ke informasi dan Uni Eropa misalnya, pada Bab 5 Piagam Uni Eropa tentang Hak Fundamental adalah tentang hak warga negara. Bab ini di antaranya berisi hak-hak untuk dipilih dan memilih—hak untuk memilih dan mencalonkan diri sebagai kandidat pada pemilihan Parlemen Eropa, serta terdapat hak memilih dan mencalonkan diri sebagai calon dalam pemilihan satu instrumen yang paling penting adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Universal Declaration of Human Rights yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Pasal 21 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, "Setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas dipilih."Selain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, hak dipilih dan memilih juga dijamin dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia lainnya sepertiInternational Covenant on Civil and Political Rights ICCPR-Pasal 25 ICCPR mengakui hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum secara umum, bebas, rahasia, dan jujur, serta hak untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi. setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan untuk ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination-Pasal 5ev mengakui hak setiap orang untuk memilih dalam pemilihan umum dan memilih para perwakilan dalam semua tingkatan pemerintahan tanpa diskriminasi berdasarkan tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women -Pasal 7 mengakui hak perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik, termasuk hak untuk memilih dan hak konstitusional warga negara, yakni hak untuk memilih dan dipilih right to vote and right to be candidate merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, bahkan konvensi internasional. Dengan demikian, setiap warga negara—baik artis maupun nonartis—memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam konstelasi pemilu selama hak politiknya sedang tidak dicabut oleh Politik Seperti PerusahaanIlustrasi parpol seperti perusahaan. Foto bukanlah permainan, tetapi adalah bisnis yang serius,” —Winston politik itu mirip seperti perusahaan. Jika di perusahaan ada chairman, kalau di parpol ada dewan pembina. Kemudian, di perusahaan ada CEO, kalau di parpol ada ketua umum. Di perusahaan ada COO, kalau di parpol ada wakil ketua umum. Para pengurus partai bisa kita ibaratkan juga seperti manajemen yang mengurus perusahaan, dan para kader anggotanya kalau di perusahaan seperti dari pernyataan Pongki Pamungkas, seperti halnya perusahaan yang terus berupaya untuk meningkatkan profitabilitas dan pertumbuhan, parpol pun mesti terus berupaya untuk mencapai kekuasaan dan pengaruh politik. Pada akhirnya, kekuasaan ini berarti keuntungan finansial. Semakin besar kekuasaan, semakin besar pula keuntungan finansial yang dapat demikian yang dituju perusahaan, mereka membuat strategi supaya “produk” mereka diminati masyarakat. Sehingga, para artis atau publik figur merupakan sebuah privilese bagi parpol untuk mendongkrak elektabilitas pula, artis atau figur publik yang ingin bertarung di pemilu banyak juga yang punya kompetensi dan gagasan. Misalnya, Uya Kuya, yang merupakan lulusan Ilmu Politik Universitas Indonesia, sedang giat memberantas mafia tenaga kerja Indonesia TKI, sehingga ia mengadvokasi warga Indonesia yang menjadi Ucok Baba, dikenal sebagai komedian, ia ingin memperjuangkan hak-hak kaum difabel. Narji, yang dikenal sebagai komedian juga punya gagasan ingin membenahi pertanian di kampungnya. Serta artis-artis lainnya yang pasti punya motivasi ingin membawa perubahan untuk daerah dan juga untuk sebagai kendaraan politik tentu berusaha mewujudkan negara yang maju dan sejahtera, ide dan gagasan tentu ditawarkan oleh parpol, sehingga adanya artis atau figur publik yang terjun ke politik melalui parpol merupakan sebuah perwujudan negara demokrasi, siapapun mempunyai hak yang sama dalam berkonstelasi politik. – Setiap warga negara Indonesia yang tidak mampu memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum gratis. Hak untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis dijamin melalui UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan undang-undang ini, bantuan hukum yang dapat diberikan meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun nonlitigasi. Litigasi merupakan penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan. Sementara non-litigasi adalah penyelesaian perkara melalui jalur di luar pengadilan, seperti negosiasi atau mediasi. Bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan negara meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Baca juga 600 OBH Ikut Bantuan Hukum Warga Miskin, Yasonna Jangan Cari Untung Orang yang berhak dapat bantuan hukum gratis Bantuan hukum secara gratis diberikan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2011, penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang yang berhak mendapat bantuan hukum gratis adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan perumahan. Sementara itu, pemberi bantuan hukum gratis adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang. Baca juga Pakar DPR/DPRD Harus Kawal Bantuan Hukum bagi Warga Miskin Syarat dan cara untuk mendapatkan bantuan hukum gratis Untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis, pemohon harus memenuhi syarat-syarat mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum; menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Selain itu, ada tata cara yang yang harus dilakukan pemohon bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum gratis. Cara-cara tersebut tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, yakni Pemohon mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum; Permohonan yang diajukan paling sedikit memuat identitas pemohon yang dibuktikan dengan KTP atau dokumen lain yang dikeluarkan instansi berwenang dan uraian singkat mengenai persoalan yang dimintakan bantuan hukum; Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon dan dokumen yang berkaitan dengan perkara; Jika pemohon tidak memiliki identitas, pemberi bantuan hukum membantu pemohon dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum; Jika pemohon tidak memiliki surat keterangan miskin, pemohon dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat Jamkesmas, Bantuan Langsung Tunai BLT, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin; Jika pemohon tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis maka permohonan dapat diajukan secara lisan. Pemberi bantuan hukum akan menuangkannya dalam bentuk tertulis; Permohonan ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon; Jika permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis paling lama tiga hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap; Jika bersedia, pemberi bantuan hukum akan memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum; Bantuan hukum diberikan hingga masalah hukum penerima bantuan selesai atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus; Namun, jika permohonan ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama tiga hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap. Referensi UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Tujuan penyelenggaraan bantuan hukum adalah menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses hukum merupakan hak yang diperoleh dengan cara umum yang telah dijamin dan tertuang dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Awam dan Politik. Hak tersebut dijelaskan dalam Pasal 16 dan Pasal tersebut menjamin setiap orang berhak mendapatkan proteksi hukum dan wajib dihindarkan dari seluruh wujud diskriminasi. Dalam pengaturan lingkup bantuan hukum diberikan kepada akseptor bantuan hukum yang mengalami permasalahan bantuan hukum merupakan seseorang maupun golongan orang kurang mampu yang tidak bisa penuhi hak dasar dengan cara yang pantas dan mandiri yang sedang mengalami permasalahan JugaPencatatan Kematian Warga Negara Asing di Indonesia5 Tips Mudah Menulis Artikel di Jurnal HukumAutopsi Forensik Sebagai Alat Bukti Perkara PidanaPermasalahan tersebut meliputi1. Permasalahan hukum kejahatan2. Hukum awas3. Hukum litigasiSementara itu, pada Pasal 27 SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Prinsip Pemberian Bantuan Hukum, menjelaskan yang berhak memperoleh pelayanan dari pos bantuan hukum merupakan orang yang tidak sanggup melunasi pelayanan advokat, khususnya wanita, anak-anak, dan penyandang hukum tersebut mencakup melaksanakan kuasa hukum, mendampingi, menggantikan, membela, melaksanakan aksi hukum untuk kebutuhan akseptor bantuan hukum yang bertujuan untuk1. Menjamin serta memenuhi hak untuk akseptor bantuan hukum untuk memperoleh akses Menciptakan hak konstitusional semua masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Menjamin kejelasan bantuan hukum telah dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh Menciptakan peradilan yang efisien, berdaya guna, serta bisa dalam Pasal 25 SEMA Tahun 2010 turut menjelaskan bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh pos bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan nasehat serta penyediaan advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan tersangka/terdakwa dalam hal terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasehat hukumnya.

hak untuk memperoleh bantuan hukum dimiliki oleh